Pemberntukan Komite Advokasi Sumatera Selatan

Palemba
 

Palembang- Menindaklanjuti Mou antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kadin Indonesia tentang pemberantasan korupsi, pada tanggal 4 April 2018 lalu di Gedung Bina Praja Pemprov Sumsel dilakukan Pembentukan Komite Advokasi Daerah Sumatera Selatan. Wakil Ketua Umum Kadin Sumsel, Husyam yang hadir mewakili Ketua Umum Kadin Sumsel, H.DOdi Reza Alex  menyampaikan bahwa Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk gerakan bagi pembangunan dan peningkatan integritas di sektor swasta yang mengacu pada PROFIT yaitu Profesional Integritas.

Yang menjadi fokus utama yaitu pembangunan komitmen di sektor pelayanan publik yang dalam mendukung percepatan berusaha sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 dan dalam hal ini tentu sejalan dengan visi dan misi pembangunan Provinsi Sumatea Selatan tahun 2013-2018 yaitu Sumsel sejahtera, lebih maju dan berdaya saing internasional,” ucapnya.

Dijelaskan Husyam, pembentukan Komite Advokasi ini didasari atas perlunya dialog antara pemerintah dan pelaku usaha dalam bentuk dialog public private yang membahas isu-isu strategis yang terkait dengan upaya pencegahan korupsi yang menghasilkan solusi bersama dan melaksanakan inisiatif sesuai dengan peranannya masing-masing.

Pencegahan korupsi dapat dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan kooperatif partisipatif. Keikutsertaan terhadap Komite Advokasi bersifat sukarela dengan semangat pemberantasan korupsi bersama demi membangun lingkungan bisnis yang berintegritas,” ujar Husyam.

Di tempat yang sama Sekda Provinsi Sumatera Selatan, Nasrun Umar yang mewakili Gubernur Sumsel menyampaikan bahwa Komitesi Advokasi Daerah (KAD) dibentuk sebagai wadah komunikasi untuk menghentikan praktik suap di daerah melalui usulan perbaikan di dunia usaha.

Dalam hal ini KPK berperan sebagai oversight party dan membantu memfasilitasi KAD untuk menghasilkan rekomendasi dan penyusunan rencana aksi”, jelasnya.

Lebih jauh kata Nasrun, dengan dibentuknya KAD diharapkan akan adanya komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan regulator sehingga adanya perbedaan dan miss komunikasi dapat dihindari.

Komite Advokasi Daerah sendiri jelas dia telah terbentuk sejak tahun 2017 dengan jumlah 8 provinsi, kini di tahun 2018 telah bertambah menjadi 26 provinsi.

Dalam kegiatan ini juga, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Megaria, M.Si berkesempatan memaparkan bagaimana penyelenggaraan pelayanan perizinan baik dari pelaku usaha dan pemerintah di Provinsi Sumsel.

Rapat tersebut dihadiri Pimpinan KPK RI Saut Situmorang, Sekda, Deputi Pencegahan KPK RI, Inspektorat Prov Sumsel, Sekda Kabupaten/Kota se-Sumsel, DPMPTSP Kota/Kabupaten se-Sumsel dan Asosiasi-asosiasi yang ada di Provinsi Sumatera Selatan seperti GAPKI Sumsel, GAPKINDO Sumsel, APINDO Sumsel, GP Farmasi Sumsel, IWAPI Sumsel, dan sejumlah pengusaha.
 

Kalender Acara